TANGERANG SELATAN, Tangeranghits.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bahwa sistem pencegahan korupsi secanggih apa pun tetap dapat ditembus jika aparatur yang menjalankannya tidak memiliki integritas.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membangun regulasi, memperketat pengawasan, maupun memperluas digitalisasi pelayanan. Faktor manusia tetap menjadi penentu utama.
“Jadi sebagus-bagusnya sistem, sejelek-jeleknya sistem, kalau orang yang menjalankan sistem tersebut tidak memiliki niat untuk curang, berintegritas, maka sistem tersebut tetap bisa berjalan dengan baik,” kata Kunto dalam kegiatan Keluarga Berintegritas di Gedung Puspemkot Tangsel, Serua, Ciputat, Selasa 15 September 2026.
Menurut Kunto, korupsi pada dasarnya lahir dari pertemuan dua hal, yakni niat dan kesempatan. Sistem pemerintahan dibutuhkan untuk mempersempit kesempatan, sedangkan integritas diperlukan untuk mematikan niat melakukan penyimpangan.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat sistem pelayanan berbasis digital. Dengan semakin sedikitnya pertemuan langsung antara petugas dan masyarakat, ruang terjadinya suap maupun gratifikasi dapat dipersempit.
Namun, Kunto mengingatkan, sistem tetap memiliki celah karena sistem tersebut dibuat dan dijalankan oleh manusia.
“Manusia yang membangun sistem. Manusia yang menciptakan sistem. Tetapi yang menciptakan manusia adalah Tuhan, Allah. Jadi, lebih pintar mana sistem dari manusia? Pasti lebih pintar manusianya,” ujarnya.
Karena itu, menurut Kunto, digitalisasi dan sistem pengawasan harus berjalan beriringan dengan pendidikan antikorupsi serta pembentukan karakter aparatur. Ketika kesempatan untuk melakukan penyimpangan terbuka, integritas menjadi benteng terakhir yang menentukan apakah seseorang akan menyalahgunakan kewenangannya atau tidak.
KPK Soroti Peran Keluarga
Dalam forum tersebut, Kunto juga menyoroti peran keluarga, khususnya pasangan, dalam menjaga integritas pejabat dan aparatur pemerintah.
Menurutnya, pasangan merupakan orang terdekat yang dapat menjadi pengingat ketika seseorang mulai menghadapi godaan atau berada dalam situasi yang berpotensi menyeretnya ke praktik korupsi.
“Jadi selain dengan adanya sistem yang sudah dibangun secara bagus oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dibutuhkan juga pengingat. Dan pengingat ini adalah dari pasangan Bapak-Ibu sekalian,” katanya.
Kunto menegaskan, jabatan hanya berlangsung sementara. Sebaliknya, nama baik seseorang akan melekat jauh lebih lama setelah jabatan tersebut berakhir.
“Bahwa tugas atau jabatan itu sifatnya sebentar. Tetapi nama baiknya perlu dijaga selamanya,” tegasnya.
Kunto juga mengingatkan aparatur mengenai bahaya gratifikasi. Menurutnya, tidak setiap pemberian otomatis merupakan pelanggaran. Namun, pemberian yang berkaitan dengan jabatan harus diwaspadai karena dapat mempengaruhi objektivitas dan keputusan seorang pejabat.
Gratifikasi, lanjutnya, dapat berkembang menjadi hubungan timbal balik dan menciptakan konflik kepentingan. Pemberian yang semula dianggap sebagai bentuk terima kasih bahkan dapat menjadi pintu masuk untuk mempengaruhi keputusan pada kemudian hari.
Ia juga menjelaskan perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Gratifikasi dapat muncul dalam bentuk pemberian untuk menjaga hubungan baik, sedangkan suap umumnya diberikan dengan tujuan tertentu agar suatu urusan dipermudah atau keputusan berpihak kepada pemberi.
Benyamin: Jabatan Adalah Kepercayaan
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan, membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, sistem pengendalian, dan pengawasan.
Menurutnya, persoalan integritas harus menyentuh langsung manusia yang menjalankan roda pemerintahan.
“Kegiatan ini menjadi momentum yang penting karena upaya membangun integritas tidak cukup hanya dilakukan melalui regulasi, sistem pengendalian dan pengawasan, tetapi juga harus menyentuh manusia yang menjalankannya,” kata Benyamin.
Benyamin menilai keluarga merupakan lingkungan pertama dalam membentuk kejujuran, tanggung jawab, kesantunan, dan kepedulian. Karena itu, membangun aparatur berintegritas harus berjalan bersamaan dengan membangun keluarga yang memiliki nilai integritas.
“Karena itu, ketika kita ingin membangun aparatur yang berintegritas, sesungguhnya kita juga harus membangun keluarga yang berintegritas,” ujarnya.
Benyamin secara khusus menyoroti posisi lurah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Menurutnya, wajah pemerintahan di mata warga tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat atas, tetapi juga oleh sikap aparatur ketika memberikan pelayanan.
“Jabatan bukan sekadar kewenangan; jabatan adalah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak cukup dijaga dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan melalui sikap, perbuatan dan keteladanan,” tegasnya.
Karena itu, Benyamin meminta para pasangan lurah turut menjadi pengingat ketika muncul godaan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Ketika ada godaan, saling mengingatkan. Ketika ada tekanan, saling menguatkan. Dan ketika harus memilih, pilihlah yang benar, bukan sekadar yang mudah,” tuturnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa kekuasaan dan jabatan memiliki batas waktu. Namun, amanah serta nama baik seseorang akan terus melekat bahkan setelah masa jabatan berakhir.
“Jabatan itu sementara, tetapi amanah dan nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga sepanjang hidup,” ujarnya.
Benyamin berharap kegiatan Keluarga Berintegritas tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Nilai-nilai antikorupsi yang diperoleh dalam kegiatan tersebut harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan pemerintahan maupun keluarga.
“Kepada para lurah dan para pasangan, saya titipkan satu pesan: jangan hanya menjadi pemimpin yang dihormati karena jabatan, tetapi jadilah pemimpin yang dihormati karena integritas, ketulusan dan keteladanannya,” pungkasnya.(Jod)
